oleh

KKP: Kasus Penjualan Pulau via Online Sudah Tertangani

-BISNIS-49 views
Yudha MAR

Rekan rekan Pecinta internet, Salam sejahtera untuk kita semua, Alhamdulillah hari ini saya masih bisa berbagi cerita tentang KKP: Kasus Penjualan Pulau via Online Sudah Tertangani yang saya ambil dari beberapa narasumber yang kemudian saya racik di dapur sederhana saya dan akhirnya bisa tayang di halaman website saya ini.

Kasus penjualan pulau di sebuah situs online kembali menggegerkan. Kali ini, sejumlah pulau di wilayah Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diperjualbelikan secara luas di internet untuk individu tertentu.

Pulau-pulau tersebut ditawarkan pada laman www.privateislandsonline.com, yang sejak beberapa tahun kerap menjual pulau di Indonesia secara sepihak.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, menegaskan tidak ada penjualan pulau di Indonesia, baik untuk pulau besar maupun kecil.

“Tidak ada yang dijual di Indonesia, dan tidak ada pulau yang akan dijual. Tidak mungkin kita menjual kedaulatan kita,” seru Taufiq kepada Yudha MAR, Senin (8/2/2021).

Dia menjelaskan, tiap individu hanya diberikan Hal Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) pada suatu pulau, namun bukan untuk menguasai seluruhnya.

Pernyataan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam aturan tersebut, suatu individu atau badan usaha hanya diberikan izin lokasi dan pengelolaan. Sementara hak dan izin penggunaan umumnya hanya memberikan pengusahaan kepada pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau. Sedangkan 30 persen sisanya dikuasai langsung oleh negara, dan perlu dimanfaatkan untuk kawasan lindung dan ruang publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga turut melindungi pengelolaan dari perairan di pulau terkecil Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2014.

Regulasi ini mengatur Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yang hanya bisa diberikan kepada orang perseoranga warga negara Indonesia (WNI), badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan/atau masyarakat adat.

Merujuk pada Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 1/2014, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pun wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan kewenangannya.

wow,.. luar biasa rekan rekan, anda hebat karena telah membaca KKP: Kasus Penjualan Pulau via Online Sudah Tertangani, semoga ini bisa jadi manfaat untuk kita semua.

Jangan lupa, Tinggalkan jejak bintang rekan rekan dibawah ya dan tanggapi cerita tentang KKP: Kasus Penjualan Pulau via Online Sudah Tertangani ini. Terimakasih ya,…. © MAR

Nilai Kata & Kalimat

Komentar

Berikan Komentarmu

News ToDay