Wagub Sultra dan Bupati Konawe Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Pembentukan Desa – KandaiDotID

INFORMASI61 views
Yudha MAR


Rabu Juni 2019 lalu, nampak dua orang pria yang baru saja sampai di warung kopi bilangan Kompleks Perumahan Citra Land Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka mengenakan pakaian biasa. Membicarakan soal kasus dugaan korupsi “Pembentukan Desa” di Kabupaten Konawe yang diduga melanggar aturan.

Tak lama berselang keduanya mengeluarkan laptop. Dari balik meja mereka memperhatikan sebuah foto berupa foto lokasi dan foto orang-orang yang mengenakan pakaian seragam Korpri. Dari informasi kedua orang tersebut liputan ini kemudian dilakukan. Walau telah lama berkumandang soal dugaan korupsi desa tersebut dan banyak media memberitakan kasus ini.

Informasi soal dugaan korupsi pembentukan desa di Konawe semua dikumpulkan. Dimulai dari membuka kabar soal kasus dari banyak media-media di Sultra. Selain itu kami juga mengumpulkan data bagaimana syarat terbentuknya suatu desa. Hingga perbandingan aturannya dengan fakta desa yang dibentuk.

Desa di Konawe Terbentuk Tidak Sesuai Aturan

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tengah menangani kasus dugaan korupsi pembentukan desa di Kabupaten Konawe. Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penerbitan Perda Nomor 7 Tahun 2011, Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa.

Kata polisi ada penyelewengan dana negara melalui Alokasi Dana Desa, yang dialokasikan ke desa-desa, yang terbentuk berdasarkan perda nomor 7 ini. Padahal terbentuknya desa itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa Tahun 2014. Sebagaimana mengatur syarat terbentuknya suatu desa.

Polda Sultra menyebut perda ini dengan kata “bodong”. Alias tidak pernah disahkan menjadi perda namun dijadikan rujukan pembentukan desa. Ditambah lagi, perda sudah “bodong” namun dana desa tetap dicairkan sejak tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Diduga ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan birokrat Konawe. Siapa dan bagaimana pimpinan birokrat ini bisa terlibat? Polisi masih melakukan penyelidikan.

Sejauh ini kepolisian sudah menyimpulkan beberapa nama, yang diduga terlibat dalam kasus ini. Aktor intelektualnya juga sudah diketahui. Namun polisi tidak mau tergesah-gesah. Masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. “Iya nanti tunggu saja hasilnya, karena ini melibatkan banyak pejabat. Makanya saya harus hati-hati juga,” kata Kapolda Sultra, Brigjen Pol Iriyanto, Jumat 16 Agustus 2019.

 

Menyulap Desa Menjadi Dana

Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha. Konawe dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara. Konawe telah beberapa kali pula melakukan pergantian kepala daerah atau bupati dan wakil bupati.

Dimulai dari Drs. Abdullah Silondae, Aboenawas, Konggoasa (Pejabat sementara), Abdul Hamid, Andry Jufri, Anas Bunggasi, Drs. H. Razak Porosi, Dr. H. Lukman Abunawas, Tasman Taewa (Pejabat sementara) dan terakhir hingga saat ini adalah Kery Saiful Konggoasa.

Bicara pembentukan desa defenitif di Konawe, bisa dibilang Lukman Abunawas menempati posisi pertama paling banyak mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembentukan desa. Menyusul Kery Saiful Konggoasa terbanyak kedua. Dijaman Lukman ada dua perda yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahun. Menyusul Kery Saiful Konggoasa.

Lukman menerbitkan dua perda tentang pembentukan desa. Diantaranya Perda Nomor 2 tahun 2011 dan Perda Nomor 7 Tahun 2012. Sedangkan Kery menerbitkan satu perda yaitu Perda No 1 Tahun 2014 tentang pembentukan desa. Dua perda jaman Lukman Abunawas berhasil membentuk 69 desa, sedangkan Perda buatan Kery membentuk 34 desa. Jadi total desa terbentuk sebanyak 103 desa.

Namun dalam proses perjalanan kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa, tahun 2019 awal, Polisi menemukan adanya Perda “bodong” yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2011, Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Konawe. Ini disebut sebagai sebagai kasus korupsi. Perda Nomor 2 membentuk 42 desa dan perubahan menjadi Perda Nomor 7 ditambah lagi 56 desa. Jadi total 98 desa terbentuk dari perda-perda itu.

********

Kandai mendatangi Polda Sultra untuk mendapatkan informasi soal perjalanan proses penyelidikan kasus ini. Hingga pertengahan Agustus 2019 telah banyak saksi yang diperiksa. Mulai dari Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (Permintaan klarifikasi) dan puluhan kepala desanya. Didapatkan fakta-fakta bahwa perda tersebut merupakan rekasa untuk meraup keuntungan dari dana desa. Ini dugaan awal kepolisian.

Dalam dokumen perda yang kami dapatkan, Perda Nomor 7 Tahun 2011 perbuahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pementukan desa tersebut, ditanda tangani oleh Lukman Abunawas dengan Sekretaris Daerah Irawan Laliasa. Dalam perda nomor 7 tersebut dibentuk 56 desa. Namun banyak pertanyaan dalam perda tersebut. Kapan dan dimana disahkannya.

“Karena kalau merujuk pada Perda Nomor 7, perda ini membahas tentang Pengesahan APBD Perbuahan Konawe Tahun 2011. Jadi ada dugaan memang ini direkayasa oleh bupati dan wakil bupati saat ini,” kata Ikram Pelesa.

Brigjen Pol Iriyanto membeberkan, dalam kasus ini, pihaknya bahkan sampai harus melibatkan komisi anti rasuah, KPK dan Bareskrim Polri. Namun ia masih merahasiakan siapa saksi-saksi yang telah diperiksa. Ketika ditanyakan siapa yang dibidik oleh polisi? Iriyanto lagi-lagi merahasiakannya. “Tunggu saja. Saya harus hati-hati dengan kasus ini. Pastinya kami melibatkan banyak pihak sepeti KPK dan Bareskrim,” tegasnya.

Kandai mengkonfirmasi Kompol Dolfi Kumase di Humas Polda Sultra. Katanya dari kasus ini telah 30 saksi yang diperiksa. “Rinciannya dari itu ada 19 kepala desa yang diperiksa. Soal kasusnya sudah naik penyidikan. Artinya dua alat bukti sudah ditemukan. Sisah proses penetapan tersangka saja,” tegasnya.

 

Perda Bodong Terbit, Dibawah Oleh Kurir Untuk Meminta Tanda Tangan

Kandai coba meminta informasi diinternal Subdit III Tipikor Polda Sultra, data dan informasi dari dalam kami kumpulkan. Diperoleh bahwa kasus ini melibatkan pihak ke-tiga yang kini sudah diperiksa polisi. Pihak ke tiga tersebut diduga disuruh oleh seorang pejabat tertinggi di Konawe sehingga penerbitan perda bodong mulus.

“Itu sudah teknis penyidikan. Saya pikir itu tidak harus dijawab,” kata Kapoldda Sultra Brigjen Pol Iriyanto.

Bagaimana dan seperti apa perannya? Orang dalam Subdit III menjelaskan bahwa, pihak ke tiga tersebut pergi ke Lukman Abunawas dan Irawan Laliasa guna meminta Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara itu, menanda tangani dokumen Perda Nomor 7 Tahun 2011, Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Defenitif di Konawe.

Dari situ kami mencoba mewawancarai Lukman Abunawas, dalam kesempatan wawancara yang singkat di Kantor DPRD Sultra, wakil Ali Mazi ini, terang-terangan mengutarakan bahwa semua penerbitan Perda Nomor 7 Tahun 2011 merupakan akal-akalan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

Ia tidak tahu menahu soal perda itu. Bicara penerbitan perda pembentukan desa di Konawe, kata Lukman dijamannya hanya terjadi dua kali dan itu tidak melanggar aturan dan Undang-Undang Desa. Menurutnya jika ingin penjelasan secara teknis silakan ke Bupati Konawe.

“kalau saya tidak ada masalah. Hanya yang direkayasa Kery itu yang terakhir. Ahh saya itu tidak pernah terbitkan. Itu rekayasanya Kery dan melanggar hukum,” katanya.

Ia mendukung upaya hukum kepolisian menyelidiki kasus ini. Pastinya dia tidak merasa bersalah dan menjelaskan bahwa dirinya dijadikan sebagai korban hukum. Menurut Lukman langkah hukum pasti akan ia tempuh jika dirinya dikait-kaitkan dengan persoalan tersebut.

Iya itukan melanggar hukum. Silakan saja dibidik. Itu memang rekayasanya saja bupati sekarang. Kalau memang dibutuhkan yah saya akan menempu jalur hukum,” bebernya.

Soal ada dugaan keterlibatan dan akan dimintai keterangan, Lukman menerangkan hal itu ia akan hadapi semuanya. Menurut Lukman kapan kepolisian membutuhkan keterangannya akan ia laksanakan seusia perintah Undang-Undang. “Iya silakan saja polisi periksa. Kalau ada jadwal pemeriksaan untuk saja yah tidak jadi masalah,” ungkapnya sambil berlalu.

Ditempat terpisah, Kery Saiful Konggoasa yang dimintai tanggapan soal ini, Kery berkelit dan menolak untuk memberikan keterangan. Katanya ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum.

 

Laporan Khusus



itu saja kabar rangkaian kata Wagub Sultra dan Bupati Konawe Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Pembentukan Desa – KandaiDotID, Semoga dapat bermanfaat.
jangan lupa baca rangkaian kata lainnyaMAR

Nilai Kata & Kalimat

Berikan Komentarmu