Usai Demo Tambang, Mahasiswa UHO Dianiaya – KandaiDotID

INFORMASI47 views
Yudha MAR


Panas terik membakar kulit puluhan mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka konvoi dari kampus menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Kamis (2/1/2020).  Sambil konvoi, mahasiswa meneriakan kasus perusahaan tambang di Konawe Utara agar ditindak tegas dan diproses hukum.

Puluhan mahasiswa ini tergabung dalam Pengurus Pusat Sylva Indonesia (Ikatan Mahasiswa Kehutanan Se-Indonesia). Perusahaan pertambangan yang mereka presur adalah, PT Masempo Dalle bersama PT Makmur Lestari Primatam dan PT Astima Konstruksi.

Ketiga perusahaan ini menurut mereka, bekerja sama melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung yang diduga tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan(IPPKH), di Konawe Utara. Andriansyah selaku korlap didepan kantor DPRD Sultra menjelaskan, kehadiran mereka katanya atas kerisauan mahasiswa kehutanan yang melihat hutan lindung dikupas oleh alat berat secara illegal.

“Kapolda Sulawesi Tenggara jangan tinggal diam melihat PT Masempo Dalle Cs menerobos hutan lindung. Apalagi, pemerintah seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kehutanan sampai saat ini kami anggap telah turut serta melakukan kejahatan di Konut,” kata Andriansyah.

Andri mendesak agar Polda Sultra, menangkap dan memenjarakan PT MD, PT Askon dan PT MLP. Hasil monitoring data dari seluruh instansi ketiga perusahaan ini terbukti melakukan kejahatan kehutanan berdasarkan UU Kehutanan dan UU Minerba.

“Kami juga meminta DPRD untuk melakukan RDP (rapat dengar pendapat) sehingga kasus ini bisa diusut tuntas,” bebernya.

Dalam RDP katanya, kasus ini bisa secara transparan tersampaikan dipublik. Menurut Andri, RDP juga nantinya semua pihak dapat dimintai komitmennya untuk merawat hutan dan lingkungan di Sultra. Dia memastikan PT Masempo Dalle tidak memiliki IPPKH dalam beroperasi di Konut.

 

DPRD Janji Tuntaskan Konflik Tambang di Konut

Di DPRD puluhan mahasiswa ini ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Nur Salam Lada, diruang aspirasi. Nur Salam menjelaskan bahwa kasus tambang di Konut memang saat ini menjadi perbincangan. Tidak saja di kalangan mahasiswa, tetapi lintas sector di pemerintahan juga mendiskusikan ini, termaksud bergam konflik tambang.

Politisi PDIP ini meminta agar kasus ini dapat diberi tenggak waktu beberapa hari sampai adanya jadwal RDP. Selain PT Masempo Dalle, PT MLP dan PT Askon, banyak laporan terkait problem tambang di DPRD. Olehnya itu, dimungkinkan beberapa hari setelah laporan diterima maka akan dilakukan hearing dan RDP.

“Kami sdh memahami tuntutan ini. Maka kedepan akan dilakukan hearing dan kita akan mengundang pihak pihak terkait,” kata Nursalam disambut baik oleh mahasiswa.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Sultra lainnya, Muh Endang. SA menjelaskan seiring dengan banyaknya problem pertambangan di Sultra, pihaknya sudah menggelar rapat dengan lintas komisi dan pemerintah baik kabupaten dan provinsi. Hasilnya, disepakati agar pertambangan di Sultra dapat dirapikan dan diselesaikan semua problemnya.

“Kalau ada yang illegal, kami meminta gubernur cabut IUPnya. Kemudian proses hokum. Kemudian kami juga mendesak agar perusahaan ini menyelesaikan semua bentuk-bentuk persoalannya,” tegas politisi democrat ini.

 

Pulang Demo Dianiaya OTK

Demo telah usai dan laporan-pun telah diterima wakil rakyat. Andri dan kawan-kawannya kembali ke kampus dengan harapan DPRD dapat menuntaskan kasus PT Masempo Dalle, PT MLP dan PT Askon. Tapi, bukannya hal baik yang diterima, rekan Andri bernama Iksan malah mendapat tindakan penganiayaan orak tak dikenal (OTK).

Kepala Iksan, mahasiswa Fakultas Kehutanan UHO, ditebas oleh orang tidak dikenal. Iksan yang menjadi korban dari peristiwa ini, mengalami luka serius di kepalanya sampai puluhan jahitan. Berdasarkan kronologis yang diterima Mongabay, Iksan diserang oleh dua orang terduga preman.

“Muhamad Iksan, usianya 23 tahun. Ia ditebas kepalanya saat usai melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra menyoal kasus perusahaan tambang di Konawe Utara,” kata Ikram Pelesa, Wasekjen PB HMI dalam pesan singkatnya.

Ikram menjelaskan korban merupakan mahasiswa UHO dan juga kader HMI. Olehnya itu PB HMI melakukan pendampingan hokum. Dari rilies yang ia kirim disebutkan tentang kronologis kejadian penganiayaan tersebut. Dari keterangannya, seorang saksi mata yang juga teman korban, kejadian setelah kembali ke Fakultas Kehutanan Universitas Halu Oleo.

“Peristiwanya pukul 13.00 Wita, dia bersama lima orang teman termaksud korban, kemudian duduk di halaman jurusan untuk menunggu staf akademik mengurus persiapan KKN. Ada yang duduk dan ada yang sementara berdiri. Tiba-tiba muncul dua orang sambil mengendarai motor vixion, yang bawa motor gemuk, yang pegang parang brewok, dia langsung datang tebas Iksan, dan kita sempat diburu langsung kita lari,” terangnya saat ditemui di Puskesmas.

AS saksi mata lainnya menambahkan, kedatangan dua orang yang diduga preman itu tidak lama sejak dirinya dan masa aksi lainnya usai menggelar demo mempresur PT Masempo Dalle, PT MLP dan PT Askon di DPRD Sultra. Dia menduga, korban  dan yang lainnya sudah di target sejak aksi di DPRD pagi harinya.

“Di duga kuat preman kiriman perusaahaan yang kita demo tadi, karena mereka langsung datangi kita lima yang sudah di kampus lama UHO tadi,” ujar saksi.

HMI kata Ikram sudah mendatangi Polda Sultra untuk melaporkan kasus ini. Bersama elemen lain, mereka meminta agar Kapolda Sultra cepat menyelidiki kasus ini dan segera menangkap pelaku. Katanya, cara-cara premanisme tidak boleh berkembang di Sultra. Apalagi kasus pertambangan illegal marak terjadi.

 

Lintas NGO Mengecam Tindakan Premanisme

Merespons tindakan brutalisme preman terhadap Muhammad Iksan  mahasiswa Fakultas Kehutanan UHO, yang menyoroti pengelolaan tambang di Konawe Utara, Koalisi Masyarakat Sipil Sultra, “mengutuk dan mengecam tindakan premanisme oleh perusahaan tambang. Koordinator KMS, yang juga Direktur WALHI Sultra, Saharudin, meminta agar polisi bekerja cepat menangkap pelaku.

Katanya Polda Sultra harus menangkap pelaku lapangan dan mengungkap aktor intelektual dibalik penyerangan terhadap mahasiswa seterang-terangnya. Forkopimda Sultra dan Rektor UHO agar memberikan jaminan rasa aman terhadap seluruh mahasiswa di Kota Kendari. Memberikan perlindungan yang sepadan terhadap setiap unras mahasiswa.

“DPRD Sultra agar merespons dan memfasilitasi dalam bentuk tindak lanjut berkenaan dengan tuntutan mahasiswa terkait tata kelola tambang di Sultra,” kata Saharudin.

 

Perusahaan Menolak Disebut Gunakan Jasa Preman

Kuasa hukum PT Makmur Lestari Primatam dan PT Astima Konstruksi menolak disebut menggunakan jasa preman untuk menghalangi apalagi mengkriminalisasi mahasiswa yang melakukan demo. Abdul Rahman. SH, menjelaskan bahwa PT MLP dan PT Askon bukanlah perusahaan tambang seperti yang diungkapkan ke publik.

Menurut dia, kasus kliennya sudah lama bergulir sejak setahun lalu. Mulai dari disebut melakukan penambangan, digugat di pengadilan hingga didemo dan berujung penganiayaan terhadap mahasiswa. Rahman meluruskan semua informasi yang beredar di public.

Pertama katanya, PT Askon dan PT MLP bukanlah perusahaan pertambanga. Tidak menambang dan tidak selaku pemegang IUP di Konut. Kemudian kliennya tidak pernah melakukan kontrak kerja sama join operasional (JO) dengan pemegang IUP dalam hal ini PT Masempo Dalle.

“Askon dan MLP adalah perusahaan penyedia alat berat. Kita hanya menyewakan alat berat. Yang menambang bukan kami, yang menambang tetap PT Masempo Dalle sendiri. Jadi salah kalau sebut klien saya menambang,” katanya.

Kedua menurut Rahman, PT MLP dan Askon sejak tujuh bulan lalu tidak lagi bekerja di PT Masempo Dalle. Seluruh alat ditarik ke Kendari dan memutuskan kontrak kerja sama dengan Masempo Dalle. Alasannya kata Rahman, kliennya kecewa karena disebut melakukan penambangan ilegal.

“Jadi tidak lagi bekerja sama. Kami menarik semua alat berat. Persoalan ke tiga karena klien saya kecewa disebut penambang illegal di pengadilan saat digugat dulu,” katanya.

Lebih lanjut Rahman menerangkan, bahwa kliennya sekarang merasa menjadi korban kekisruan pertambangan di Konut. Ditambah lagi, adanya mahasiswa yang dianiaya oleh OTK.

“Sasarannya kami. Padahal kami tidak pernah menyewa apalagi memelihara preman. Askon dan MLP itu bukan perusahaan yang ilegal. Kami resmi dan kami tunduk pada hukum,” jelas Rahman.

 Polda Sultra Selidiki Pelaku Penganiayaan Mahasiswa UHO

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Nur Akbar menjelaskan bahwa kasus penganiayaan mahasiswa sepulang demo menyuarakan penambangan ilegal, katanya, masih diproses oleh penyidik Dit Reskrimum Polda. Sejak diterima laporan dari mahasiswa, pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

“Serahkan kasus ini kepada kami, dan tolong kepada masyarakat agar tetap tenang dan menjaga keamanan. Tidak membaut gaduh karena anggota sudah turun melakukan penyelidikan.” kata mantan Kapolres Konawe ini.

 

Penulis : Egi



itu saja kabar rangkaian kata Usai Demo Tambang, Mahasiswa UHO Dianiaya – KandaiDotID, Semoga dapat bermanfaat.
jangan lupa Baca info lainnyaMAR

Nilai Kata & Kalimat

Berikan Komentarmu