Mahasiswa UHO Minta Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Saat Demo Tambang – KandaiDotID

INFORMASI38 views
Yudha MAR


Aksi demonstrasi mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, agar menangkap dan memenjarakan preman yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa Universitas Halu Oleo, saat demo soal tambang di Konawe Utara terus dilakukan di Kota Kendari. Terbaru Kamis (08/01/2020) mahasiswa UHO mendatangi Polda Sultra untuk meminta kejelasan kasus ini.

Menurut mahasiswa kinerja kepolisian perlu dipertanyakan soal penyelidikan penganiayaan mahasiswa. Sejak masuknya laporan sepekan yang lalu, Surat Pembeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) menunjukan tidak ada kejelasan. Padahal kata mahasiswa seluruh permintaan polisi baik saksi dan bukti sudah diberikan saat mereka melaporkan kasus ini.

Muhammad Arjuna, kordinator lapangan menjelaskan bahwa hampir semua kasus kejahatan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi tidak ditindak lanjuti dengan baik oleh kepolisian. Sehingga panting untuk dilakukan tim pencari fakta untuk proses penyelidikan kasus ini. Katanya polda harusnya memberikan jaminan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Berdasarkan kronologis kasus yang kami berikan kepada kepolisian, harusnya sudah ada pengumuman status tersangka. Siapa pelakunya dan kenapa pelaku sampai mau melakukan kasus ini. Karena dugaan kami jelas bahwa ini adalah preman suruhan,” kata Arjuna.

Selain itu kata Arjuna, kepolisian Sultra mulai sekarang harus member jaminan keamanan kepada setiap orang yang menyampaikan aspirasi. Pasalnya kata dia, jika hal ini tidak dilakukan maka dimungkinkan akan terus terjadi penganiayaan terhadap orang yang hendak menyuarakan aspirasi. Apalagi, kasus yang disuarakan sebelumnya adalah kasus pertambangan ilegal di Konawe Utara.

 

Saling Lapor di Polda Sultra

Sebelum aksi pada Kamis (08/01/2020), empat hari sebelumnya mahasiswa juga sempat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT Masempo Dalle, jalan cempaka putih, Wuawua, Kendari. Mereka menyebut, penganiayaan terhadap Iksan, mahasiswa Fakultas Kehutanan, UHO, yang dilakukan oleh sekelompok preman, adalah suruhan dari perusahaan dan kaitannya dengan PT MD.

Sayangnya, aksi ini sempat terjadi kericuhan dan mengakibatkan beberapa barang dirusak oleh massa. Tidak terima akan hal itu, kuasa hukum PT Masempo Dalle, Abdul Rahman. SH. MH melaporkan tindakan pengrusakan dan pengancaman oleh sejumlah kelompok pemuda di kantor kliennya itu.

Jumat (3/1/2020) sore, Rahman melapork ke Polda Sultra dibuktikan dengan laporan polisi Nomor:LP/03/1/2020/SPKT Polda Sultra. Rahman bercerita, saat itu puluhan orang pemuda tiba-tiba datang dan merusak sejumlah fasilitas dalam kantor MD sekitar pukul 15.20 Wita. Beruntung, ada CCTV dan saksi mata disekitar lokasi, sejumlah pelaku berhasil diidentifikasi.

“Dalam rekaman video, para pelaku terlihat mengamuk, sempat masuk hingga kedalam pagar dan merusak gedung kantor,” kata Rahman.

Demo di kantor PT MD adalah buntut dari demonstrasi yang digelar Kamis (2/1/2020), puluhan mahasiswa UHO mengusut dugaan kejahatan lingkungan yang diduga dilakukan PT Masempo Dalle, PT Astima Konstruksi dan PT Makmur Lestari Primatama. Beberapa jam setelah aksi, seorang peserta mendapat tindakan kekerasan dari orang tak dikenal yang tiba-tiba datang, hingga mengalami luka di kepalanya.

Abdul Rahman menyesalkan pengrusakan itu, aksi mahasiswa sebenarnya tidak tepat jika harus merusak kantornya. Rahman menjelaskan hal itu karena katanya awal demonstrasi dipicu ketidakpuasan mahasiswa terhadap PT Askon dan PT MLP di Konawe Utara. Bukan PT MD.

“Kenapa mereka kemudian ke PT Masempodalle? Ini masih menjadi pertanyaan kami,” ujarnya.

Terkait penganiayaan terhadap peserta demonstrasi, pihaknya juga masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Dia juga membantah tudingan terkait penganiayaan mahasiswa, dilakukan preman suruhan dari PT Masempo Dalle. Ia mengharapkan, semua pihak mempercayakan kasus penganiayaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Tanpa mengambil tindakan sendiri dan mengakibatkan timbulnya masalah baru.

 

“Soal itu, kami juga meminta kepada polisi agar pelakunya cepat ditangkap, namun yang jelasnya aksi itu bukan berasal dari karyawan PT Masempodalle,” ujar Abdul Rahman.

“Kami harapkan mereka percayakan kepada pihak kepolisian. Jangan seperti mangambil langkah sendiri,” harapnya.

“Jadi apa sekarang? ada lagi masalah baru lagi,” tambahnya.

 

Tidak Memiliki IPPKH

Puluhan mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, konvoi dari kampus menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Kamis (2/1/2020).  Mahasiswa meneriakan kasus perusahaan tambang di Konawe Utara agar ditindak tegas dan diproses hukum.

Mereka tergabung dalam Pengurus Pusat Sylva Indonesia (Ikatan Mahasiswa Kehutanan Se-Indonesia). Perusahaan pertambangan yang mereka presur adalah, PT Masempo Dalle bersama PT Makmur Lestari Primatam dan PT Astima Konstruksi.

Ketiga perusahaan ini menurut mereka, bekerja sama melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung yang diduga tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan(IPPKH), di Konawe Utara. Mongabay mencoba meminta konfirmasi ke pejabat terkait. Menanyakan tentang PT Masempo Dalle yang katanya tidak memiliki IPPKH.

Dinas Kehutanan Provinsi Sultra mengamini hal ini. Katanya PT MD memang tidak memiliki IPPKH. Status IPPKH perusahaan ini katanya masih dalam tahap pengurusan yang kini telah sampai di Kementrian Kehutanan. Kadis Kehutanan, Sahid, mengatakan dengan masih dalam tahap pengurusan itu MD tidak boleh menambang dalam kawasan hutan.

“Kalau menambang dalam kawasan hutan maka itu pidana. Harus diproses hukum,” kata Sahid.

Namun begitu, ia belum mengetahui apakah PT MD ini benar melakukan penambangan dalam kawasan hutan llindung atau tidak. Pasalnya karena keterbatasan sumber daya manusia, maka pihaknya sulit mendeteksi persoalan itu. Tetapi dia akan mencoba berkoordinasi dengan tim penegak hukum kehutanan untuk menyelidiki hal ini.

“IPPKH PT Masempo Dalle masih dalam proses. Belum ada surat kepemilikan IPPKH untuk perusahaan ini,” katanya.

Bicara soal hutan lindung, Sahid mengatakan, IPPKH tidak bisa diterbitkan di kawasan hutan lindung. Ia sudah menekankan hal ini sejak ia menjabat sebagai kadis. Agar diatas kawasan hutan lindung tidak lagi diterbitkan IPPKH. Memang kata dia, sesuai UU Kehutanan, hutan lindung bisa diberikan IPPKH.

“Tapi untuk penambangan tertutup. Kalau nikel tidak bisa penambangan tertutup. Sementara di Konut itukan tambang nikel semua. Makanya IPPKH di hutan lindung tidak lagi diterbitkan IPPKH. Kecuali di hutan produksi nah itu masih boleh,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Yusmin, yang dikonfirmasi tentang PT Masempo Dalle, tidak memberikan keterangan sama sekali. Mongabay sudah mencoba mendatangi ruangan Kabid Minerba ESDM Sultra, hanya saja menurut staf, pejabat yang dicari sedang berada diluar kota.

Mongabay mencoba menanyakan apakah perusahaan PT Masempo Dalle sudah masuk dalam daftar perusahaan yang melakukan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Karena ESDM setiap waktu, menjelaskan bahwa RKAB wajib dilakukan oleh semua pemegang IUP di Sultra. Jika ini tidak dilakukan maka status mereka adalah ilegal.

 

Polda Janji Secepatnya Tangkap Penganiaya Mahasiswa UHO

Kepolisian  Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara serius menangani kasus penganiayaan mahasiswa UHO yang terjadi pekan lalu. Polda berkomiten segera menangkap pelaku penganiayaan mahasiswa UHO. Komitmen tersebut didukung dengan hasil penyelidikan Polisi yang telah mendapat ciri-ciri penganiaya Iksan, mahasiswa UHO tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Aris Elfatar mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk mengungkap kasus ini. Ia mengharapakan, semua pihak mempercayakan penuh kepada polisi. Namun, ia mengatakan akan terus mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait itu.

“Pada hari itu, kami langsung membentuk tim bersama Polres dan Polda menyusuri TKP mencari petunjuk untuk identifikasi pelaku, termasuk CCTV. Hasilnya belum ada petunjuk,” ucap Aris.

“Saya berjanji Lillahita’ala, demi Allah tidak akan menyembunyikan fakta di balik peristiwa ini,” imbuhnya.

Masih kata Aris, saat ini pihaknya terus melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku penganiayaan. Dari rekaman CCTV, Polda Sultra sudah memiliki gambaran pelaku penganiayaan.

“Saya memohonan maaf karena belum bisa menangkap pelaku tetapi dengan ciri-ciri fisik yang ada kami terus mengejar pelakunya,” kata Aris

 

Kuasa Hukum Serahkan ke Polisi

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum PT Masempodalle Dr Abdul Rahman SH mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Terkait hal ini, pihaknya juga sudah membuat laporan polisi.

“Kami percayakan semua kepada aparat kepolisian. Kami ini, juga sebagai korban ingin pelaku secepatnya diamankan kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika masyarakat menuding pihaknya dibalik penganiayaan terhadap salah seorang mahasiswa UHO, itu merupakan suatu kesalahan. Sebab, tudingan ini tak disertai bukti kuat.

Kata Rahman, dua perusahaan yang disuarakan mahasiswa kehutanan terbukti bukanlah bagian dari PT Masempodalle. Alasannya, konflik internal dalam perusahaan menyebabkan hubungan rengggang sekitar 7 bulan lalu.

“PT Askon dan PT MLP ini tidak ada hubungannya dengan PT Masempodalle,” jelasnya.

Diketahui, salah seorang mahasiswa UHO yang berdemonstrasi menuntut penyelesaian kasus kejahatan lingkungan di Konawe Utara, dianiaya orang tak dikenal. Mendapat puluhan jahitan karena mengalami luka di kepala, rekan-rekannya berdemonstrasi di Depan Kantor PT Masempodalle.

Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa masuk dan merusak fasilitas kantor. Aksi mereka sempat terekam CCTV yang terpasang dalam areal kantor. Karena pengrusakan ini, PT Masempodalle mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

 

Penulis : Egi



itu saja kabar rangkaian kata Mahasiswa UHO Minta Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Saat Demo Tambang – KandaiDotID, Semoga dapat bermanfaat.
jangan lupa Baca info lainnyaMAR

Nilai Kata & Kalimat

Berikan Komentarmu